Operasi TNI Buru OPM Tewaskan 12 Warga Sipil, DPR: Bentuk Tim Investigasi
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti insiden baku tembak di Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia meminta pemerintah untuk membentuk tim investigasi yang terdiri dari pemerintah daerah, pusat, serta aparat penegak hukum untuk mengusut insiden tersebut.
“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” kata Hasanuddin, Senin (20/4/2026).
Hasanuddin menegaskan, pemerintah perlu segera mengambil langkah investigasi yang objektif disertai penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran. Di sisi lain, ia menyebut negara juga wajib hadir memberikan pendampingan kepada keluarga korban.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” tegasnya.
Hasanuddin menyatakan, Komisi I DPR RI memiliki peran penting untuk memastikan akuntabilitas operasi di lapangan, termasuk terhadap Satgas Habema.
Satgas Habema sendiri merupakan Komando Operasi Gabungan TNI yang dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik, keamanan, dan pelayanan kemanusiaan di Papua. Satuan ini berfokus pada pendekatan humanis sekaligus penindakan terukur terhadap kelompok OPM, serta menyinergikan pola operasi TNI-Polri.
“Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” ujarnya.
