12 Warga Sipil Tewas, Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi terhadap OPM
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengevaluasi operasi penindakan TPNPB-OPM yang dilakukan Satgas Habema di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Desakan itu dilontarkan menyusul tewasnya 12 warga sipil yang terdiri dari kelompok rentan, baik perempuan maupun anak-anak, menjadi korban jiwa.
"Komnas HAM mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi terhadap operasi penindakan TPNPB-OPM yang dilakukan Satgas Habema dan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tuntas demi tegaknya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya," ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Senin (20/4/2026).
Anis menyampaikan, Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini dengan mengumpulkan informasi dan selanjutnya akan melakukan langkah pemantauan sesuai mekanisme yang ada.
"Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengambil langkah-langkah perlindungan maksimal dan pemulihan bagi korban jiwa maupun luka-luka, yaitu pemulihan kesehatan dan psikologis, serta memastikan warga sipil lainnya tidak mengungsi karena alasan keamanan," tegas Anis.
Sebelumnya, Komnas HAM mencatat ada 12 korban jiwa dari warga sipil akibat operasi TNI terhadap kelompok TPNPB-OPM di Kampung Kembru, Distrik Kembru, Kabupaten Puncak pada 14 April 2026.
"Peristiwa ini menyebabkan 12 warga sipil meninggal dunia, termasuk kelompok rentan yaitu anak dan perempuan dengan kondisi luka tembak, serta belasan warga sipil lainnya mengalami luka-luka serius," ujar Anis.
