Penyusunan Omnibus Law Diharapkan Tak Tinggalkan Aspek Filosofis & Sosiologis

"Misalnya, Anda punya HGB, dicabut karena kepentingan investasi, bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikat HGB yang Anda pegang itu?," imbuhnya.

Chudri menilai, penyusunan Omnibus Law berpotensi membuat kekacauan dalam pelaksanaan UU. Terlebih, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar penuyusunan Omnibus Law bisa dirampungkan dalam 100 hari.

Menurut dia, Omnibus Law juga berpotensi bisa bertentangan dengan aspek folisofis. Ia pun mencontohkan seperti kasus penghapusan sertifikat halal yang tengah menjadi polemik di masyarakat.

"Misalnya, ramai itu sertifikat halal, nanti diusulkan rencananya tidak ada lagi ketentuan sertifikat halal. (Sertifikat halal) nanti diserahkan ke produsen dan nanti mau mencantumkan halal atau tidak itu diberikan kepada produsennya. Tapi kan dari masyarakat itu sensitif dan jangan sampai dari aspek sosilogisnya bermasalah," jelasnya.