Bupati Natuna: Pemberitahuan Observasi WNI dari Wuhan Tak Melalui Surat Resmi

JAKARTA – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengakui ada miss koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah pusat terkait karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, Hubei, China, pascamewabahnya virus korona.

“Betul, betul memang itu (miss koordinasi). Sehingga informasi itu terlambat disampaikan baik itu ke Pemda maupun ke masyarakat,” ujar Abdul di Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Abdul mengaku pemerintah daerah baru mendapatkan informasi terkait wilayah Natuna dipakai sebagai wilayah observasi satu hari sebelum WNI dipulangkan dari Wuhan.

“Pas mau besoknya dikirim, jadi satu hari sebelumnya. Ya jadi Sabtu (1 Februari 2020) kita dapat,” ucapnya.

Selain itu, Abdul menuturkan, pemilihan Natuna sebagai wilayah observasi pun tidak menggunakan surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Ia mengaku hanya mendapatkan pemberitahuan dari Sekretaris Daerah melalui pesan singkat.

"Jadi enggak ada surat (resmi) saya diberitahu aja, rapat di bandara sekdanya, terus beliau WA (Whatsapp) saya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui terjadi keterlambatan informasi kepada pihak pemerintah daerah Natuna, Kepulauan Riau.

Hal tersebut diterangkan Mahfud MD karena proses evakuasi yang dilakukan terjadi sangat cepat setelah mendapatkan izin dari pemerintah China.

Baca Juga : Bupati Natuna Bantah Warganya Eksodus karena Tolak Karantina WNI dari China

"Memang terjadi semacam bukan miskomunikasi ya, keterlambatan informasi, karena perkembangan berlangsung begitu cepat," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Baca Juga : Menkes Terawan Berkantor di Natuna hingga Karantina WNI Selesai

(Erha Aprili Ramadhoni)