Dilema Pekerja Pengguna KRL saat Pemberlakuan PSBB

JAKARTA – Senin, 13 April pagi, Stasiun Bogor sesak oleh penumpang CommuterLine yang akan menuju Jakarta. Saat itu hari pertama pemberlakukan physical distancing sebagai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Warga mengeluh, ironi katanya disaat pemerintah menerapkan pembatasan ruang gerak manusia, jarak antar manusia, justru ini malah saling berhimpitan. “Situasi seperti rawan sekali bagi kami mas, justru menaikkan risiko penularan virus corona,” kata Nurlaila salah satu penumpang yang akan bekerja di kawasan Gambir ini.

Ia mengaku sudah satu jam harus antre panjang, pukul 04.30 ia sudah tiba di stasiun Bogor. “Kok malah makan padat ya, disaat pemberlakuan PSBB di Jakarta,” keluhnya lagi. (Baca Juga: Penumpang KRL Menumpuk di Stasiun saat PSBB, Ini Kata PT KCI)

"Dear CommuterLine. Besok-besok kalau bikin kebijakan dipikirin mateng-mateng boleh kan ya? Di dalam rangkaian sih emang jarak terkendali, di luar malah bikin kerumunan baru. Sepertinya jam pagi dibuat normal saja seperti biasanya," kata Difa Pricilia, penumpang lainnya saat ditemu Okezone.com saat ikut antrean KRL di Stasiun Bogor.

Penumpang KRL lainnya, Wilda mengakui bahwa berkerumun saat adanya larangan physical distancing adalah salah. Namun, ia tak punya solusi lain selain bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.

"Kita kerja bisa mati kena corona, kita gak kerja bisa mati kelaparan, mau gimana lagi. Saya juga gak nyaman harus antre seperti itu, tapi daripada gak kerja," keluh Wilda.

Sementara, VP Corporate Communications KCI Anne Purba, saat dihubungi Okezone mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menjalankan instruksi PSBB.

Menurut Anne, pihaknya bahkan sudah menurunkan 4.000 petugas termasuk TNI dalam mengontrol dan mengawasi mobilitas masyarakat yang akan naik KRL.

Anne mengeluhkan, meski KCI sudah jalankan instruksi PSBB, hal ini harus didukung sikap para Pemda terkait dengan mobilitas masyarakat.

Pasalnya, masih banyak masyarakat harus bekerja, sehingga terjadi antrean panjang saat hendak memasuki stasiun.

"Kita lihat sendiri masih banyak masyarakat yang hendak bekerja. Kita berharap pembuatan PSBB juga dibarengi dengan kontrol dan pengawasan Pemda terhadap implementasi PSBB ini terutama mobilisasi masyarakatnya," ujarnya.

Masih Banyak Warga Bekerja saat PSBB

Penumpukan penumpang KRL terjadi karena banyak masyarakat yang tetap bekerja meski Ibu Kota tengah menerapkan PSBB.

Hal tersebut diungkapkan Anne yang menyesalkan, imbauan PSBB tak disertai dengan kedislipinan perusahaan dan pemerintah daerah meliburkan karyawannya. "Sekarang bagaimana dengan support pemda atas implementasi PSBB?" katanya.

Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah memberikan ancaman akan menutup izin usaha suatu perusahaan jika tak mengindahkan aturan PSBB yang telah dibuat pemerintah.

“Pemprov DKI akan melakukan evaluasi di luar sektor yang dikecualikan. Karena itu kami berharap segera ditaati,” ujar Anies.

Diketahui, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10, hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

Sebelas sektor itu adalah kesehatan; bahan pangan/ makanan/ minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari.

“Bila ada yang melanggar, tegurannya bisa berbentuk evaluasi izin usaha. Bila berulang, kita bisa cabut izin usahanya,” tegas Anies.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengakui tak mudah mengatur masyarakat yang menggunakan moda transportasi, terutama KRL.

"Sulit juga mengatur penumpang di KRL, solusinya mungkin bisa ditambahkan gerbong kereta. Ini tidak mudah, kita serahkan semuanya ke PT KAI," jelasnya dalam teleconference iNewsTV.

Idris mengakui, adanya penumpukan penumpang di beberapa stasiun KRL karena belum terlaksananya PSBB di Depok dan Bogor. Sementara, PSBB sudah efektif dilakukan di DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan ini kalau konsep PSBB-nya sudah jalan, kita bisa sama-sama menanggulangi masalah itu," jelasnya. (Baca Juga: Penumpang KRL Menumpuk di Stasiun Dampak Penerapan PSBB)

PSBB Disebut Tak Efektif Tangkal Corona

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan PSBB tersebut tidak efektif mencegah penyebaran virus corona di Ibu Kota. Pasalnya, masih banyak warga yang berkumpul seperti di moda transportasi KRL.

"Saya jadinya tidak yakin dengan PSBB ini seperti di Jakarta orang tetap berkerumun, pelanggaramnya juga banyak. Tidak ada physical distancing, itu lihat tadi pagi orang berjubel naik KRL," kata Trubus saat berbincang dengan Okezone.

Trubus menilai, kebijakan PSBB ini juga terlalu birokratis. Sebab, masih ada usulan PSBB yang diajukan pemerintah daerah namun ditolak oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

"(Sekarang) dampaknya penyebaran Covid-nya sudah tidak bisa ditanggulangi lagi. Penyebaran Covid-19 sudah ke mana-mana. Kita masih sibuk soal administrasi," ujarnya.

(Amril Amarullah (Okezone))