Tetap Beroperasi, KRL Mania Minta Pengawasan terhadap Pengguna Diperketat

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak usulan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang mengusulkan agar menghentikan sementara layanan oprasional KRL selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Merespons hal itu, Koordinator KRL Mania, Nurcahyo mengaku setuju dengan langkah pemerintah pusat yang menolak usulan tersebut. Menurutnya, lebih baik memperketat akses warga yang hendak menggunakan KRL.

"Jadi PSBB tetap jalan, KRL tetap beroperasi, tapi harus dengan pembatasan dan pengawasan ketat sesuai standar protokol pencegahan penyebaran virus corona," tuturnya kepada Okezone, Minggu (19/4/2020).

Nurcahyo mengatakan, pengetatan itu bisa dilakukan dengan memastikan pengguna KRL menggunakan masker, melaksanakan penjagaan jarak atau social distancing, hingga penyediaan hand sanitizer.

Bahkan kata dia, pengetatan juga bisa dilakukan dengan memastikan apakah pengguna KRL tersebut benar-benar ingin bekerja atau melakukan kegiatan di luar itu.

"Kalau perlu dicek yang mau masuk stasiun benar-benar orang yang akan kerja, dengan nunjukin surat keterangan dari kantor," tuturnya.

Sebab menurut Nurcahyo, menghentikan operasional KRL terlalu berisiko jika sejumlah perusahaan di Jakarta masih meminta karyawannya masuk kantor. Karena itu, mereka akan tetap membutuhkan KRL.

"Ya, selama kantor yang di luar pengecualian PSBB masih pada belum tutup, para karyawannya masih banyak yang naik KRL. Belum lagi yang kerjanya informal, yang kalau mreka tidak bekerja, tidak punya penghasilan, dan mreka sangat tergantung sana KRL untuk aktivitasnya," tandasnya.

(Rizka Diputra)