Ketua MPR Minta Pemerintah Sediakan Lapangan Kerja agar Napi Tak Berulah

“MPR juga berharap agar kebijakan asimilasi tersebut tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maupun oleh napi yang telah mendapatkan asimilasi namun kembali melakukan tindak pidana,” tuturnya.

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Lebih jauh dia menginginkan pemeritnah turut meyakinkan masyarakat, bahwa narapidana dan anak yang dibebaskan dalam program asimilasi masih mendapat pemantauan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham dan Balai Pemasyarakatan.

"Karena program pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak di lapas, rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA di seluruh Indonesia akan terus berlangsung hingga pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir, sesuai dengan Keputusan Menteri/Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19," tutupnya.

(Rizka Diputra)