Silang Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Corona yang Bikin Bingung

Apalagi, masyarakat dan kepala daerah tidak diberikan gambaran utuh dan detail ihwal pemutusan rantai covid-19 di masyarakat.

Persoalan bertambah karena tidak ada evaluasi dari pemerintah pusat dalam setiap kebijakan yang dibuat. Salah satu cara untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan, harus ada desain besar sebuah kebijakan penanganan virus corona.

"Pemerintah harus membuat desain besar sehingga tidak menimbulkan kebingungan di lapangan," kata dia.

Grand desain itu, kata dia, harus dibuat pemerintah secara detail, termasuk mengantisipasi bila sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan gambaran dasarnya.

Contohnya, kebijakan rapid test yang kini diterapkan oleh pemerintah pusat untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Kebijakan rapid test bertujuan untuk mencari orang yang tertular virus dengan segera, mengisolasinya, sehingga virus tidak tersebar lebih luas. Namun, sayangnya saat ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu soal mekanisme, syarat, dan pelaksanaan rapid test.

PSBB Belum Maksimal

Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei terkait dengan efek Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejak awal Maret hingga 6 Mei 2020. Hasil survei tersebut secara umum belum terjadi efek kategori sangat bagus (A), atau istimewa yaitu efek yang secara grafik menunjukkan penurunan sangat drastis kasus baru.

Riset LSI Denny JA ini dilakukan dengan menggunakan metode riset kualitatif dengan kajian data sekunder dari tiga lembaga yakni Gugus Tugas Nasional Covid-19 (data harian 18 wilayah PSBB dari awal Maret–6 Mei 2020, Worldometer, dan WHO. 

"Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah harus lebih maksimal menerapkan PSBB. Jika tidak, situasi ini akan memperpanjang masa pemulihan di Indonesia," kata Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2020).

Kata Ardian, Indonesia dapat mencontoh sukses di dunia, yaitu efek kategori A (istimewa) terjadi pada empat negara Korea Selatan, Jerman, Australia dan Selandia Baru. Dari grafik rentang satu sampai dua bulan, pada empat negara itu terlihat puncak pandemik Covid-19 sudah terlewati, sehingga kasus baru menurun secara sangat drastis.

Dalam tipologi B (baik), dari data yang diolah dan dianalisis oleh LSI Denny JA, menunjukkan bahwa ada empat wilayah yang masuk tipologi ini. Keempat wilayah tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat.

Dalam tipologi C (cukup), dari data yang diolah dan dianalisis oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa ada lima wilayah antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Dalam tipologi D (kurang), dari data yang diolah dan dianalisis oleh LSI Denny JA menunjukkan bahwa ada sembilan wilayah yang masuk ke dalam kategori ini, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Surabaya, Kota Banjarmasin dan Kota Tangerang.

Ardian mengatakan, penyebab efek PSBB di 18 wilayah Indonesia belum maksimal diukur dari pertama, kegiatan agama. Kedua, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ketiga, kegiatan sosial budaya. Keempat, kegiatan transportasi umum.

Dari empat kegiatan itu, terjadi banyak pelanggaran di 18 wilayah itu, dalam derajat yang berbeda, terutama pada kegiatan agama dan kegiatan di tempat umum.

(Arief Setyadi )