JAKARTA – Pemerintah terus mensinergikan program jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah pusat, serta bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi sangat perlu agar kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi virus corona atau covid-19 dapat terpenuhi secara merata.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah agar tak terjadi tumpang tindih data penerima bantuan sosial.
Salah satu daerah dengan jumlah keluarga penerima manfaat terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat. Dengan banyaknya jumlah penerima manfaat, maka rentan akan persoalan daya tumpang tindih.
Karena itu, untuk mengecek sinergitas antara pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan terkait pendataannya, Menko Muhadjir melakukan tinjauan di di Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalong Wetan, dan Desa Margalaksana, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Dengan didampingi Mensos Juliari P. Batubara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, perwakilan Kemendes PDTT, Muhadjir mengecek penyaluran Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di dua desa tersebut. Dia mengatakan, penyaluran BST di Jawa Barat sudah mencapai 80 persen. Padahal, menurut dia, sebelumnya Jawa Barat masih sangat rendah penyalurannya.