Ia melanjutkan, bila 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital.
Baca Juga : KPK Sebut Metode Pelatihan Daring Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Negara
Atas adanya temuan itu KPK pun telah memberikan rekomendasi terhadap Kartu Prakerja ini. Salah satunya agar platform digital dalam program tersebut tidak memiliki konflik digital.
"Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya," tuturnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)