Evaluasi 96 Lembaga, Tjahjo: Yang Tidak Maksimal Bisa Dibubarkan

“Sebagai pembantu presiden yang harus melaksanakan visi misi presiden di bidang reformasi birokrasi, ya saya harus cepat ambil langkah,” tuturnya.

Baca Juga : Komisi III Minta KPK Tindak Tegas Koruptor di Tengah Krisis Akibat Pandemi

Baca Juga : Fraksi PKB Ingin Sistem E-Voting Masuk dalam RUU Pemilu

Soal perampingan lembaga tersebut karena adanya teguran keras dari Jokowi, Tjahjo membantahnya. Menurutnya, perampingan lembaga memang harus dilakukan bahkan sebelum adanya pandemi virus corona atau covid-19.

“Perampingan kelembagaan/ komisi yang dinilai tumpang tindih dengan kewenangan kementerian tidak ada hubungan dengan covid 19. Kan penjabaran dari visi misi Presiden yaitu reformasi birokrasi, dan saya sebagai MenPANRB untuk menjabarkannya,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)