Reshuffle, Saatnya Ada Menteri dari Unsur DPD RI

JAKARTA - Wacana reshuffle kabinet yang belakangan menjadi diskursus publik juga merambah ke meja para senator di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejumlah anggota DPD RI menyampaikan perlunya Presiden mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet, yaitu dari unsur DPD RI. Demikian disampaikan sejumlah senator.

“Selama ini kan ada dua unsur, dari partai politik dan profesional. Nah, sudah saatnya ada unsur ketiga, dari DPD RI, yang selama ini bekerja untuk kepentingan daerah. Kami yang selama ini bergelut mewakili daerah, terdiri dari 136 tokoh yang dipilih dengan suara yang signifikan, sangat layak untuk terlibat langsung dalam mengambil kebijakan di eksekutif,” urai Bustami Zainudin, Senator asal Lampung.

Senada dengan Bustami, Senator asal Nusa Tenggara Timur Angelo Wake Kako menilai keterlibatan unsur DPD RI di dalam kabinet akan membuat keseimbangan wajah kabinet, khususnya keterwakilan daerah. “Dan tentu ini akan memperkuat komposisi kabinet Presiden Jokowi, bukan hanya representasi partai politik dan professional, yang terkadang juga berlatar belakang pengusaha,” tukas Angelo.

Sementara Abdul Rahman Thaha, Senator asal Sulawesi Tengah menilai anggota DPD yang memiliki daerah pemilihan jauh lebih luas dari anggota DPR RI tentu lebih memahami seluk beluk daerah, terutama menyangkut disparitas pembangunan. “Apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan konsep pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Kami yang melihat langsung bagaimana kondisi di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” ungkap Thaha.

Sebelumnya, Senator asal Kalimantan Utara Hasan Basri mengingatkan publik, bahwa Menteri dari unsur DPD RI sudah pernah ada. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pengelolaan beberapa Kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi Daerah.