JAMBI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian tidak mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pihak yang bisa menjawab dan belum ada yang bisa menjamin kapan pandemi Covid-19 berakhir.
"Bahkan, hingga tahun 2021 mendatang tidak ada yang menjamin di tingkat global ini akan selesai. Maka, kita akan mengambil skenario optimis, yakni opsi Pilkada serentak pada 9 Desember 2020,' ujar Tito, saat membuka Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan pengarahan satuan Tugas Covid-19 di Jambi, Rabu (26/8/2020).
Setidaknya, ada sekitar 90 negara melaksanakan pemilu, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. "Meski pandemi Covid-19, namun partisipasi pemilihnya tertinggi, karena masyarakatnya ingin pemerintahnya bisa menyelesaikan dampak sosial ekonomi dan yang lainnya," ujar Tito.
Baca Juga: Usulan Masker & Hand Sanitizer Disetujui Jadi Alat Peraga Kampanye
Menurut Tito, Pilkada serentak 2020 bisa dijadikan stimulus untuk meningkatkan roda perputaran ekonomi daerah . Bahkan, bisa sekaligus sebagai ajang bagi para calon kepala daerah untuk beradu gagasan dalam menangani Covid-19.
“Ini adalah momentum yang sangat penting bagi daerah untuk menentukan pemimpinnya, kita jadikan Pilkada ini momentum untuk bisa mengendalikan menekan penyebaran Covid-19. Kalau hanya oleh pemerintah pusat saja tidak akan bisa maksimal 50% gasnya, 270 daerah ini bisa mentrigger daerah-daerah lain, 278 daerah yang tidak ada Pilkada, tetapi sebagian besar daerah yang ada pilihan Gubernurnya ya itu juga ada geliat Pilkada. Nah, ini kita harapkan ada setting sendiri untuk ini,” ujarnya.
Ditambahkan Tito, pihaknya meminta KPU RI untuk mensinergikan baik topik debat para calon kepala daerah maupun alat peraga kampanye serta berbagai kebijakan dengan penanganan Covid 19. Misalnya, alat peraga kampanyenya berupa masker dengan gambar pasangan calon.
“Masker kain dengan gambar pasangan calon, nomor pasangan calon sehingga bisa untuk mengangkat elektabilitas dan popularitas pasangan calon tapi juga bermanfaat untuk pengendalian pandemi di daerah itu,” tuturnya.
Baca Juga: Ketua KPU: Bakal Paslon Kepala Daerah Harus Swab Test Covid-19
Tito juga mengajak masyarakat berpikiran terbuka, karena gelaran Pilkada serentak 2020 bukanlah bagian yang terpisahkan dari penanganan Covid-19. "Jadi, mohon kita tidak berpikir bahwa Pilkada ini agenda pemerintahan politik yang memang harus kita lakukan dan kemudian penanganan Covid-19 penerapan protokol-protokol hanya dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi klaster penularan baru karena adanya potensi keramaian pada saat Pilkada serentak,” ujarnya.