Satgas Covid-19 Akui Peran Tokoh Agama dalam Pendisiplinan Masyarakat

JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui bahwa peran tokoh agama dan ormas keagamaan sangat penting dalam membantu mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Dan itu penting agar masyarakat semakin sadar dan korban Covid-19 bisa berkurang.

“Kehadiran dari tokoh masyarakat memang menjadi hal yang sangat penting. Di tiap daerah kami merasakan apabila tokoh-tokoh agama yang berbicara, masyarakat lebih banyak yang patuh. Kami sudah berusaha mengundang tokoh agama untuk berkunjung ke BNPB, diskusi, dan jadi bagian kampanye perubahan perilaku,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Karena itu, sambung Doni, pihaknya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat MoU (memorandum of understanding) atau nota kesepahaman, agar MUI bisa membantu mensosialisasikan pencegahan Covid-19 ke masyarakat di berbagai daerah.

“Kerja sama MUI udah ada, udah ada MoU dan mengerjakan program kerja sama dengan MUI sehingga diharapkan bersama-sama untuk sosialisasi secara efektif untuk pencegahan dan perubahan perilaku,” terangnya.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, penerapan protokol kesehatan dan perubahan perilaku saat pandemi tidak bisa dilakukan oleh orang kesehatan saja, tapi butuh peran semua pihak yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha dan media yang disebut pentahelix.

“Kita menyadari kolaborasi pentahelix adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat kita,” ujar Doni.

Baca Juga : Satpol PP: DKI Jakarta Belum Berlakukan Jam Malam

Baca Juga : Pencuri Motor Beralih Incar Sepeda Mewah di Tengah Pandemi

Karena itu, sambung Doni, kalau ada tenaga kesehatan yang gugur maka, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan penggantinya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sementara, jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia sangat terbatas, semakin banyak dokter yang gugur maka semakin banyak juga masyarakat tidak terlayani.

“Karena enggak mungkin seorang dokter terbit dalam waktu singkat dan hanya dalam 2-3 tahun. Jadi dokter harus kita lindungi, selamatkan, maka tadi kami laporkan program prioritas kami dengan Kemenkes untuk keselamatan tenaga kesehatan,” tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)