Lili mengungkapkan, keluhan paling banyak dilaporkan dari warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Mayoritas mengeluhkan tidak menerima bansos, meski sudah mendaftar.
KPK merekomendasikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperbaiki sistem validasi penerima bantuan yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemensos juga dinilai perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak penerima bansos sehingga tak terjadi situasi warga yang mampu menerima bansos, sedangkan yang berhak justru tak menerima.
"Sehingga ada kesadaran tidak secara fisik keperluan tapi secara mental diperbaiki. Jangan merasa susah padahal dia punya kemampuan, tapi dia ambil yang bukan haknya," ucap Lili.
(Erha Aprili Ramadhoni)