JAKARTA - Polisi memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk dimintai klarifkasinya tentang dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat ada resepsi pernikahan anak Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tujuannya, untuk mengetahui status DKI Jakarta saat ini.
Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini, polisi memulainya dari tahap pertama, yakni penyelidikan untuk menjawab adsanya unsur pidana. Adapun penyelidikan itu ditargetkan dilakukan dalam waktu hingga tiga hari ke depan.
"Tahap lidik sifatnya undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana dan hasil penyelidikannya bagaimana bergantung klarifikasi serta bukti, baru dilakukan gelar perkara menentukan naik tidaknya ke penyidikan," ujarnya pada wartawan, Selasa (17/11/2020).
Baca Juga: Soal Sanksi Anies, Kemendagri Tunggu Kepolisian
Menurutnya, ada tidaknya pidana dan tersangka di kasus ini bergantung pada tahapan penyidikan nanti. Pada tahap pertama ini, polisi meminta klarifikasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur DKI dan jajarannya untuk mengetahui status DKI Jakarta saat ini beserta dasar hukumnya.
Melalui dasar itu, paparnya, bakal ada uraian ketentuan yang berlaku tentunya. Lalu, apakah sudah ada upaya yang dilakukan dalam menerapkan ketentuan tersebut. Adapun polisi melakukan penyelidikan berdasarkan hal yang telah terjadi itu.
"Kalau status DKI saat ini dalam keadaan PSSB maka ada ketentuan lain, ketentuan lain itu ada kekarantinaan, karantina itu bentuknya macam-macam ada karantina rumah, ada karantina RS, dan wilayah," tuturnya.
Baca Juga: Polisi Bakal Gelar Perkara Dugaan Pelanggaran Prokes saat Pernikahan Putri Habib Rizieq
Pertanyaannya pada pemerintahan daerah itu, kata dia, apakah ketentuan itu ada yang dilanggar ataukah tidak saat ada resepsi pernikahan anak Habib Rizieq Shihab di Petamburan beberapa waktu lalu. Bila ada pelanggaran tentunya ada suatu pidana.
"Kalau ada pidana maka akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya pidana baru dan dinaikkan ke proses penyidikan," katanya.
(Arief Setyadi )