Politisi Gerindra itu menyebut Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan program yang telah digagas pemimpin DKI sebelumnya.
"Tidak ada yang tidak berkelanjutan dan berkesinambungan. Tidak ada program yang ujug-ujug datang, semua program untuk kepentingan masyarakat Jakarta, semua program ada jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang," tuturnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengritisi waktu pembahasan pagu APBD 2021 yang terbilang singkat.
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 mulai dibahas pada 5 November di Bogor dan MoU KUAPPAS langsung ditandatangani pada 26 November 2021. Artinya, pembahasan APBD DKI Jakarta hanya berlangsung 21 hari.
"Dengan pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru mustahil kiranya dapat menghasilkan APBD yabg yang berkualitas," ujar anggota Fraksi Demorkat DPRD DKI, Neneng Hasanah saat membacakan pemandangan umum terhadap Raperda APBD 2021.
(Khafid Mardiyansyah)