MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Guna meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan juga membuka lapangan pekerjaan akibat Pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran APBN TA 2021 sebesar Rp 149,81 triliun.
“Arah kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia karena itu membuka lapangan pekerjaan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Webinar Manager Forum MNC Group ke-52, Jumat (4/12/2020).
Lebih lanjut menteri Basuki mengatakan pada TA 2021 terdapat 4 major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.Diantranya, pertama, pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan NTT.
Kedua, dukungan pengembangan Kawasan Industri. Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Serta penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.
“Kita akan manfaatkan lahan 165.000 ha di kawasan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165.000 ha tersebut, kondisi irigasi yang baik 28.000 ha dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon,” ujar Menteri Basuki.
Fokus selanjutnya adalah dukungan pengembangan kawasan industri (KI) yang berlokasi di Pulau Jawa diprioritaskan KI Batang seluas 4.600 ha dan KI Subang seluas 1.600 ha.
Menteri Basuki mengatakan pengembangan KI ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah, seperti jalan, air, sanitasi dan perumahan sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.