Pengamat: Penolakan Abdul Mu'ti karena Muhammadiyah Layak Jadi Mendikbud, Bukan Wakil

JAKARTA - Penolakan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) jelang pelantikan Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle pada Rabu (23/12/2020), menimbulkan banyak respons dari berbagai kalangan.

Muncul juga spekulasi bahwa penolakan Muhammadiyah itu lantaran Muhammadiyah merasa posisi yang tepat bagi mereka adalah Mendikbud, bukan Wamen.

BACA JUGA: Menag Rencanakan Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Abdul Mu'ti: Masyarakat Jenuh dengan Kegaduhan

Terkait spekulasi ini, pakar komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Heri Budianto berpandangan memang Muhammadiyah layak untuk menduduki posisi Mendikbud, bukan sekedar wakil menteri.

"Muhammadiyah layak jadi menteri bukan wakil menteri," kata pria yang akrab disapa Herbud kepada MNC Media, Jumat (25/12/2020).

Sehingga, Herbud menilai, penolakan Abdul Mu'ti ini tepat, karena tugas wamen itu hanya membantu tugas dari menterinya. Jadi, peran wamen ini kurang strategis, apalagi untuk tokoh sekelas Muhammadiyah.

"Penolakan Abdul Mu'ti tepat, sebab, sebagai wakil menteri tugasnya membantu menteri. Kurang strategis menurut saya," ujarnya.