Perangi Mafia Migas, Kehadiran KPK dan Kejaksaan di Pertamina Mutlak Diperlukan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan wajib hadir mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum dinilai sebagai langkah strategis dan sangat tepat dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam BUMN tersebut.

Pengamat migas dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Fahmy, mengatakan kerjasama yang dilakukan Pertamina dengan lembaga penegak hukum memang diperlukan, termasuk di antaranya untuk mendampingi Pertamina dalam melaksanakan berbagai proyek strategis nasional.

“Pendampingan itu, merupakan upaya Pertamina dalam mewujudkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Penegakan Hukum Jangan Menimbulkan Ketakutan

Meskipun demikian, lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu, kerjasama tersebut tetap harus dibarengi upaya lain. Pertama adalah dengan perbaikan tata kelola. Kedua, dengan memperbaiki tata cara pengambilan keputusan.

“Jadi selain kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Agung, misalnya, kedua upaya tersebut juga tetap dibutuhkan agar BUMN tersebut bisa benar-benar memerangi mafia migas,” katanya.

Baca Juga: KPK Selisik Dugaan Korupsi Lain Terkait Suap Ekspor Benih Lobster