Pemerintah Sebut PPKM Tak Efektif, Warganet: Kenapa Malah Diperpanjang?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efetif mengatasi penyebaran Covid-19. Lebih dari 10 ribu warganet menyambut evaluasi PPKM melalui tulisan "PPKM" di media sosial Twitter.

Bahasan "PPKM" menjadi trending topik. Beragam komentar warganet sambut evaluasi PPKM dan tidak sedikit yang mempertanyakan kenapa baru saat ini Pemerintah sadar bahwa PPKM tidak efektif.

"Itu yang bilang PPKM gak efektif ke mana saja anda, baru bilang sekarang pas udah diperpanjang 2 Minggu lagi," tulis akun @rikawiji yang dikutip Senin (1/2/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Tak Masalah Ekonomi Turun di Masa PPKM, Asalkan Covid Juga Turun

"Presiden Jokowi kecewa dengan PPKM, karena dinilai tidak efektif menekan kasus positif COVID-19. Karena dinilai hanya menekan sektor ekonomi saja.. Yg jadi pertanyaan saya, kenapa kemaren malah diperpanjang bapak? Heran deh!!," ungkap @dind_13

Sementara itu, akun @deasdias menilai wajar PPKM tidak efektif lantaran sejak awal rencana PPKM tidak efektif.

Baca juga: Video Blak-blakan Jokowi Sebut PPKM Tak Tegas Baru Diunggah, Ini Penjelasan Setpres

“PPKM tidak efektif, ya emang dr awal rencana aja suda nda efektif bapak, ibu. hadehhhh kebiasaan kudu kedaden sek br sadar," cuit @deasdias.

"PSBB/PPKM atau apapun namnya tidak akan efektif kalau tetap ada pengecualian, dan penerapannya hanya pada daerah yang positifnya tinggi, karena banyak orang tidak hanya berpergian didalam daerah itu saja," tulis @banggea93.

PPKM sendiri telah diberlakukan sejak 11-25 JAnuari lalu. Kemudian pemerintah memperpanjag dari 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021.

Perpanjangan tersebut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PPKM tahap pertama. Di mana penyebaran Covid-19 masih meningkat.

Sebelumnya PPKM telah diterapkan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM berlaku di 73 kabupaten/kota yang terdapat di provinsi-provinsi tersebut

(Qur'anul Hidayat)