MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Para senior dan pendiri Partai Demokrat siang tadi (Selasa, 2/2) berkumpul untuk menyampaikan tanggapan atas pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kemarin (Senin, 1/2) bahwa ada gerakan mengambilalih kepemimpinan partainya.
Setidaknya ada empat poin utama yang disinggung oleh para senior dan pendiri Demokrat dalam jumpa pers yang digelar di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan tersebut. Semua berdasarkan kesimpulan para pendiri dan senior Partai Demokrat setelah menyimak dan mengkaji pengaduan, keluh kesah, kegundahan dan kekecewaan para kader di berbagai daerah.
Poin-poin ini dibacakan oleh mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Achmad Yahya yang juga mantan Gubernur Sulawesi Tengah.
Poin 1:
Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 menghasilkan keputusan yang dipaksakan. Kongres ini dinilai cacat hukum karena prosesnya tidak memenuhi tata beracara kongres Partai Demokrat alias tidak berdasarkan AD/ART. Dalam kongres ini pun tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran serta program partai. “Jadi terkesan kongres jadi-jadian. Demokrasi semu,” kata Achmad Yahya.
Baca Juga: Demokrat: Respons Moeldoko Bahas Kudeta AHY Gampang Diprediksi
Poin 2:
Pengangkatan AHY sebagai ketua umum dipaksakan. Para senior dan pendiri menyerap keluhan terhadap kepemimpinan AHY. Di antaranya DPP memungut iuran dari setiap DPD dan DPC sehingga menambah beban pengurus daerah. Hal ini tidak pernah terjadi pada kepemimpinan ketua umum Subur Budhisantoso, Hadi Utomo maupun Anas Urbaningrum.
DPP Partai Demokrat pun dinilai menciderai janjinya untuk menanggung 50% biaya operasional pilkada. Akibatnya, mesin partai tidak jalan dan tidak maksimal dalam mendukung calon yang diusung.
“Proses penentuan pasangan calon pun kini diitarik ke DPP tanpa memperhatikan aspirasi kabupaten/kota. Hal ini tidak pernah terjadi saat kepemimpinan sebelumnya. Semua diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC,” ujar Achmad Yahya.