Pemerintah Malaysia Didesak Jelaskan Alasan Deportasi 1.086 Migran Myanmar

New Sin Yew, pengacara sebuah kelompok HAM, mengatakan pengadilan juga akan memutuskan bagaimana menangani Departemen Imigrasi karena melanggar perintah untuk menghentikan deportasi.

“Pemerintah perlu memberi penjelasan kepada rakyat Malaysia mengapa mereka memilih untuk menentang perintah pengadilan, dan mengabaikan identitas dan status seluruh 1.200 migran itu, '' terang Direktur Amnesty Malaysia Katrina Jorene Maliamauv.

“Ada bukti yang jelas dan terdokumentasi mengenai peningkatan pelanggaran HAM di Myanmar sejak kudeta awal bulan ini. Oleh karena itu, tidak ada deportasi ke Myanmar yang dapat dianggap sebagai kegiatan normal, '' lanjutnya.

Kelompok-kelompok HAM mengulangi seruan mereka kepada pemerintah Malaysia untuk memberi UNHCR akses ke para migran untuk memeriksa klaim mereka. Akses UNHCR ke pusat-pusat penahanan imigrasi yang telah diblokir sejak Agustus 2019.

Departemen Imigrasi sebelumnya mengatakan para migran ditahan tahun lalu karena berbagai pelanggaran termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, melampaui batas izin tinggal, dan melanggar izin kunjungan sosial.

Malaysia tidak mengakui pencari suaka atau pengungsi, dan sering memperlakukan mereka sebagai migran tidak berdokumen. Tapi negara itu mengizinkan mereka tinggal dalam jumlah besar karena alasan kemanusiaan. Malaysia menampung sekitar 180.000 pengungsi dan pencari suaka PBB -- termasuk lebih dari 100.000 Rohingya dan anggota kelompok-kelompok etnis Myanmar lainnya.

(Susi Susanti)