Alasan Sebenarnya Mengapa Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan

BOGOR - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut kebijakan ganjil genap ditiadakan atau direlaksasi karena ada dampak negatif terhadap ekonomi.

"Ada kebijakan yang sangat cocok dengan upaya menurunkan tingkat penularan virus diantaranya adalah ganjil genap dan itu diindikasikan berhasil menurunkan potensi kerumunan yang dihasilkan oleh pertemuan warga dari luar Kota Bogor," ungkapnya.

Namun, lanjut Dedie, kebijakan sistem ganjil genap ini juga berdampak negatif terhadap ekonomi Kota Bogor, sehingga diputuskan pada dua pekan kedepan untuk ditiadakan.

"Kita melihat ada dampak ekonominya makanya kemarin oleh Pak Wali (Wali Kota Bogor Bima Arya) dan forkompimda dilakukan relaksasi pada minggu ini sampai minggu depan tidak ada dulu ganjil genap ya," kata mantan direktur KPK itu.

Meski demikian, ungkap Dedie, secara keseluruha sejak awal pandemi, baru kali ini grafik penurunan jumlah kasus harian Covid-19 di Kota Bogor mengalami penurunan.

Baca Juga: Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan Sementara, Ini Catatan Polisi

"Kemarin awal Maret 2020 itu adalah puncak dan setelah itu baru terlihat ada grafik penurunan paska diberlakukan ganjil genap," ujarnya.

Selain itu, kata Dedie yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor itu dalam menurunkan kasus penularan pihaknya mengklaim secara keseluruhan telah dilakukan.

"Mulai dari penanganan jaring pengaman sosial kemudian pengadaan peralatan medis dan peralatan pendukung dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan secara maksimal," katanya.

Ia menyebutkan selama satu tahun ini berbagai upaya telah dilakukan dan langkah final dari penuntasan masalah Covid-19 ini adalah vaksinasi.

"Dan alhamdulillah Indonesia saat ini sudah memiliki cadangan atau memiliki sumber sunber vaksin yang dibeli dari berbagai perusahaan jadi ini agak berbeda dengan negara negara lain," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengaku sudah membuat list atau menginventarisasi warga Kota Bogor dari 1,1 juta orang, 700-800 ribu orang akan mendapatkan vaksin.

"Jadi cara menuntaskan kasus Covid-19 ini adalah harus betul-betul penduduk yang berjumlah 800 ribu orang itu menerima vaksin," paparnya.

(Khafid Mardiyansyah)