Hubungan Peneliti Vaksin Nusantara dan BPOM Tak Harmonis, DPR: Ini Menghina Kita Sebagai Bangsa

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Lakalena, geram dengan sikap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mempersulit izin Vaksin Nusantara untuk melakukan uji klinis tahap ke 2.

Memanasnya hubungan antara peneliti Vaksin Nusantara dengan BPOM, terlihat saat kunjungan Komisi IX DPR RI dengan BPOM dan pihak terkait ke RSUP Dr Kariadi dalam rangka dengar pendapat tentang uji klinis fase 2 dan pengembangan Vaksin Nusantara pada 16 Februari 2021 lalu.

Baca Juga: Vaksin Nusantara Ternyata Digagas Terawan sejak Jadi Menkes

"Nah, setelah kami sampai di RSUP Dr Kariadi, kami sudah mendapat gambaran dari peneliti memang kesan saya antara peneliti dan BPOM memang hubungannya tidak harmonis," ujar Melki dalam diskusi Polemik MNC Trijaya dengan tajuk "Siapa Suka Vaksin Nusantara, secara daring", Sabtu (17/4/2021).

Padahal, kata Melki, Peneliti Vaksin Nusantara telah menyampaikan informasi data yang diminta BPOM. Namun, BPOM beranggapan uji klinis belum sesuai yang diharapkan dan belum sesuai dengan yang rekomendasikan.

Baca Juga: Vaksin Nusantara dan Keresahan Masyarakat Indonesia

"Saat itu juga kami minta agar yang data yang diminta BPOM yabg peneliti miliki segera diserahkan dan kami jadi saksi dan kami menyaksikan. Baik yang bisa diserahkan langsung maupun kebutuhannya bisa disusulkan," jelasnya

Atas dasar itu, DPR, kata Melki, mengundang Terawan dan Peniliti Vaksin Nusantara serta peneliti lain dari luar negeri dalam hal ini Amerika Serikat dan dua Ahli yakni Amin Subandrio dan Chaerul Anwar Nidom untuk membicarakan lebih lanjut di Gedung DPR.