Raker di DPR, Mensos Risma Dicecar soal 21 Juta Data Bansos Ganda

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dicecar sejumlah anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR. Risma dicecar seputar 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Bahkan, Komisi VIII DPR juga mengancam tidak akan membahas RAPBN Kemensos tahun anggaran 2022.

"Sebenarnya ini ada pertanyaan juga, dari penjelasan seperti double data itu belum cukup clear. Kalau ada double data ada yang kembali ke negara, tapi ini uangnya habis. Kami perlu penjelasan, rasanya kalau yang 21 juta ini belum clear kita belum bisa membahas anggaran," kata Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Jefry Romdonny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Baca Juga:  Bupati Alor Marah-Marah ke Staf Kemensos, Risma Angkat Bicara

Kemudian, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rudi Hartono Bangun mengaku, bahwa data ganda penerima bansos ini menjadi hal yang seringkali dipertanyakan saat turun ke daerah pemilihan (dapil). Banyak yang janda, orang susah tetapi tidak dapat bantuan, sementara yang meninggal masuk.

"Banyak yang mengeluh, saya melapor ke dinas, seperti ping pong," kata Rudi di kesempatan sama.

Oleh karena itu, kata Rudi, hal ini harus dijelaskan secara rinci oleh Mensos, mana data yang ganda itu, dan kalau memang ganda maka seharusnya dihapus, bukan ditidurkan saja. Karena kalau ditidurkan nanti hidup lagi data itu, dan kalau memang sudah meninggal dunia maka harus dihapus. Begitu juga yang pindah alamat, datanya ada di daerah asal dan daerah baru.

"21 juta dikali berapa ratus ribu penerima bantuan, uangnya berapa ratus miliar? Ini korupsi secara sistematis. Kesalahannya bukan sekarang, sudah lama ini bu, kesalahannya di tingkat desa, asal saudara, family dimasukan, dikirimkan ke kabupaten dan Jakarta, kita input dan akhirnya buat pusing kita dan buat pusing ibu," ujarnya.