Krisis Politik di Tunisia, Presiden Saied Pecat Perdana Menteri, Bekukan Parlemen

TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied pada Minggu (25/7/2021) membubarkan pemerintah dan membekukan parlemen dalam sebuah langkah yang secara dramatis memperparah krisis politik di negara itu.

Kerumunan orang memenuhi Ibu Kota Tunis untuk mendukung langkah presiden, namun oposisi menyebut tindakan Saied itu sebagai kudeta.

BACA JUGA: Kematian Pedagang dalam Kios yang Dibuldoser Picu Kerusuhan Besar di Tunisia 

Saied mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri yang baru. Konstitusi demokratis 2014 yang memisahkan kekuasaan presiden, perdana menteri, dan parlemen kini menghadapi tantangan terbesar.

Kerumunan orang memenuhi jalan-jalan di Tunis, bersorak-sorak dan membunyikan klakson kendaraan. Suasana itu mengingatkan pada revolusi 2011 yang membawa demokrasi dan memicu aksi protes "kebangkitan dunia Arab" (Arab Spring) yang mengguncang Timur Tengah.

Namun, sejauh mana dukungan pada langkah Saied melawan pemerintahan rapuh dan parlemen yang tercerai berai masih tidak jelas. Dia memperingatkan masyarakat agar tidak bertindak anarkis.

"Saya peringatkan siapa pun yang berpikir untuk menggunakan senjata... dan siapa pun yang menembakkan peluru, tentara akan membalasnya dengan peluru," kata Saied dalam pernyataan di televisi.

BACA JUGA: Perdana Menteri Tunisia Mundur di Tengah Krisis Corona, Enam Menteri Dipecat

Bertahun-tahun kelumpuhan, korupsi, buruknya layanan publik, dan meningkatnya pengangguran telah menyengsarakan rakyat Tunisia sebelum pandemi global menghantam ekonomi tahun lalu dan tingkat penularan Covid-19 melonjak musim panas ini.

Protes, yang diserukan aktivis media sosial tapi tidak didukung partai besar mana pun, bermunculan pada Minggu. Sebagian besar kemarahan tertuju pada partai Islam moderat Ennahda yang menguasai parlemen.

"Kami telah terbebas dari mereka," kata seorang perempuan bernama Lamia Meftahi tentang pemerintah dan parlemen. Dia ikut merayakan keputusan Saied itu di Tunis tengah.

"Ini adalah momen paling membahagiakan sejak revolusi," tambahnya.

Ennahda, yang dilarang sebelum revolusi, telah menjadi partai paling sukses sejak 2011 dan selalu menjadi bagian pemerintahan koalisi.