MUI Usul Longgarkan PPKM dengan Catatan Prokes Diperketat

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan ketika perwakilan pimpinan MUI berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam dialog virtual.

“Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak 'gebyah uyah'. Misalnya, ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ujar Ketua Umum MUI KH. Miftachul Ahyar, dikutip dari keterangan tertulis Rabu (28/7/2021).

Baca Juga:  Aturan Makan di Warteg 20 Menit, Epidemiolog: 1 Menit Saja Bisa Tularkan Covid-19

Menurutnya, penerapan PPKM yang tidak ‘gebyah uyah' akan menjadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman. Sehingga nantinya akan meminimalisir gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," tambahnya

Senada dengan hal tersebut, Ketua Bidang Fatwa MUI KH. Kholil Nafis, mengatakan pemerintah bisa memperkuat protokol kesehatan. Namun, diikuti dengan PPKM yang bisa dilonggarkan atau diperkecil arealnya.

"Saya ingin mempertegas, gimana kalau prokes saja yang diperkuat. PPKM ini ingin menciptakan kedisiplinan masyarakat, di antaranya penularan itu. Jadi barangkali PPKM ini bisa diperkecil lagi, artinya di area tertentu saja," kata Ketua Bidang Fatwa MUI KH. Kholil Nafis, dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:  Menko PMK ke Pemda: Stok Vaksin Habiskan, Jangan Ditumpuk di Gudang

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dialog tersebut yakni untuk mengumpulkan berbagai masukan dan usulan dari masyarakat. Sehingga, keputusan pemerintah selanjutnya dapat memberikan keputusan yang strategis dalam menangani pandemi Covid-19.

"Pemerintah sudah menjelas program-program di media massa, sekarang nunggu kritik yang disertai saran, apa yang kurang dari pemerintah selama ini dalam menangani Covid-19," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD