Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengaku prihatin dengan "afiliasi-afiliasi serta rekam jejak beberapa individu" dalam kabinet sementara Taliban.
Uni Eropa juga mengritik pemerintahan Taliban, yang disebut mengingkari janji untuk membentuk pemerintahan yang "inklusif dan representatif".
Pada Rabu (08/09), puluhan perempuan berdemonstrasi di Kabul dan Provinsi Badakshan, menentang pemerintahan tanpa keterwakilan perempuan.
Taliban membantah menggunakan kekerasan terhadap aksi demonstrasi itu. Taliban mengatakan para pendemo perlu izin untuk berpawai dan seharusnya tidak menggunakan bahasa yang kasar.
Taliban sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin membentuk pemerintahan yang inklusif. Namun semua menteri kabinet yang diumumkan pada Selasa (7/9) adalah pimpinan Taliban yang sudah mapan, dan tidak ada satu pun perempuan yang dilibatkan.
(Susi Susanti)