Begini Strategi Wapres Ma'ruf Tangani Kemiskinan Ekstrem di Papua Barat

Terakhir, Wapres mengingatkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap. Menurutnya upaya perbaikan kesejahteraan harus dilakukan secara sistematis, bertahap, serta melihat akar permasalahan dari hulu ke hilir, sehingga membutuhkan sinergi lintas sektor.

"Selain sinergi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan swasta, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan serta dukungan unsur media melalui pola kemitraan pembangunan yang berbasis kolaborasi," terangnya.

Sebagai informasi, total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Papua Barat saat ini mencapai 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 12.440 rumah tangga.

Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Teluk Wondama 24,08% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 4% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 7.960 jiwa; Kabupaten Teluk Bintuni dengan tingkat kemiskinan ekstrem 21,05% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.760 jiwa; Kabupaten Tambraw dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,40% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 3.140 jiwa; Kabupaten Maybrat dengan tingkat kemiskinan ekstrem 22,89% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 9.520 jiwa; serta Kabupaten Manokwari Selatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 20,97% dan jumlah penduduk miskin ekstrem 5.150 jiwa.

Turut hadir dalam Rakor kali ini, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Ketua Majelis Rakyat Papua Maxsi Nelson Ahoren, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor, Bupati Tambraw Gabriel Asem, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, Pjs. Bupati Teluk Wondama Eduard Nuaki, serta Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop.

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

(Awaludin)