BNPB: Jabar, Jateng hingga Jatim Jadi Provinsi Paling Sering Dilanda Bencana

Suharyanto menyampaikan, mitigasi risiko gempa hanya dapat dilakukan dengan penguatan bangunan, baik itu rumah warga, maupun fasilitas publik. Penguatan bangunan ini, khususnya rumah masyarakat harus mengedepankan cara yang praktis dengan biaya terjangkau.

Selanjutnya untuk bencana longsor di Sumedang dan siklon tropis di NTT, Kepala BNPB yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu mengimbau kepada stakeholder dan masyarakat untuk tidak membangun pemukiman di lahan kritis.

Pembangunan kawasan harus mengacu kepada tata ruang yang berbasisi mitigasi bencana.

"Tata ruang kawasan yang berbasiskan mitigasi bencana ini yang harus kita sepakati dan laksanakan bersama kedepannya," imbuh Suharyanto.

Terakhir dari kejadian Awan Panas Guguran di Semeru pada awal Desember lalu, perlu adanya penguatan sistem peringatan dini kegunungapian terutama yang mendukung perintah evakuasi pada saat kontinjensi dan kedaruratan.

Baca juga: Kepala BNPB: Meski Jumlahnya Turun, tapi Dampak Bencana di 2021 Meningkat Signifikan

Pada kesempatan yang sama, Suharyanto juga mengingatkan bahwa bencana adalah peristiwa yang berulang. Ia berharap dengan adanya pembelajaran dari kejadian bencana di tahun 2021 dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana ke depannya.

Baca juga: Jumlah Bencana pada 2021 Menurun Dibandingkan 3 Tahun Terakhir, tapi Jumlah Korban Meningkat