Wacana Pemilu 2024 Diundur Disebut Tak Sejalan Dengan Derasnya Penolakan Publik!

JAKARTA - Argumentasi yang dipakai sejumlah pihak pengusul Pemilu 2024 diundur dinilai merupakan hal yang tak logis. Seperti halnya, menjadikan hasil survei tentang kepuasan publik terhadap Presiden yang dijadikan tolak ukurnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menuturkan, jika argumen itu yang digunakan, Arya pun menyinggung soal survei opini publik seperti yang dilakukan Indikator Politik.

Di mana, ia mengutip pada September 2021 dan Desember 2021 itu justru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau diatas 70 persen masyarakat itu tidak setuju terhadap perpanjangan masa jabatan presiden atau masyarakat tetap menginginkan jabatan presiden itu maksimal hanya 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi di periode selanjutnya.

Pada saat yang sama, kata dia, Indikator juga melakukan survei terhadap kelompok elite seperti akademisi, wartawan, pengamat kebijakan, hingga civil society.

"Itu justru penolakan kelompok elite tersebut terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu justru lebih tinggi lagi sekitar 90 atau 93 persen kelompok elite menolak perpanjangan masa jabatan," kata Arya dalam dukusi publik bertajuk 'Tolak Penundaan Pemilu 2024' yang digelar secara daring, Sabtu (26/2/2022).