Survei: Publik Setuju Adanya Reshuffle, Siapa Menteri yang Patut Diganti?

Dedi mengatakan, untuk Menaker ini memang sejak konflik buruh termasuk UU Cipta Kerja, publik sudah sering mencatat dalam daftar menteri yang layak direshuffle. Sementara dengan Menag, ia menduga akan ada keinginan yang lebih tinggi lagi menyusul polemik pengeras suara di masjid atau musala.

"Ini belum karena ini selesai 22 Februari. Jadi toa belum masuk mungkin kalau sekarang bisa makin meningkat dratis," pungkasnya.

Baca Juga:  4 Alasan Pemerintah Tetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 15-22 Februari 2022. Wawancara penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden. Dari total populasi tersebut terdapat 7200 responden yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 1220 responden yang dijadikan informan dalam penelitian periode ini.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90%, dengan tingkat akurasi data 95%. Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

(Arief Setyadi )