Anggaran Gorden Rp48 Miliar untuk 505 Rumah Dinas DPR, Berikut Rinciannya

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, anggaran Rp48 miliar untuk penggantian gorden 505 rumah dinas (Rumdin) anggota DPR RI. Di mana, satu rumah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 juta sudah termasuk pajak.

"Untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp80 juta sekian, sama pajak Rp90 jutaan per rumah," kata Indra di media center DPR RI, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Baca Juga:  Anggarkan Rp48 Miliar untuk Gorden Rumah Dinas, Ini Penjelasan Pimpinan DPR

Indra merincikan, ada 11 item pembelian gorden untuk masing-masing rumah. Item-item itu disesuaikan dengan ruangan-ruangan yang ada.

"Komponennya itu lantai satu untuk jendela ruang tamu; dua, pintu jendela ruang keluarga; tiga, jendela ruang kerja; empat, ruang tidur utama; lima, jendela dapur; enam, jendela tangga," ujarnya.

Kemudian, pembelian gorden juga diperuntukan untuk ruangan-ruangan di lantai dua. Seperti di antaranya; jendela ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian," katanya.

Sementara itu, untuk pagu anggaran tahun 2022 untuk pengadaan gorden sendiri senilai Rp48.745.624.000. Sedangkan estimasi harga hasil perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate senilai Rp46.194.954.000.

"Untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp45.767.446.332," katanya.

Baca Juga:  Fantastis! DPR Anggarkan Rp48 Miliar untuk Ganti Gorden

Indra mengatakan, angka tersebut muncul dari TOR yang diajukan di 2021. Kemudian, dilakukan peninjauan (review) oleh inspektorat utama DPR berdasarkan kelayakan harga pasar.

"Dan review tersebut itulah yang dijadikan dasar kami untuk menyampaikan anggaran ke Kementerian Keuangan, Inspektorat Keuangan sebagai syarat utama itu. Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme DPR, di Sekretariatan juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan Badan Urusan Rumah Tangga," pungkasnya.

(Arief Setyadi )