KPU Yakin Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Bisa Dipercepat lewat Perpres

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027, Hasyim Asy’ari, optimis pengadaan dan distribusi logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu)  dan Pilkada serentak 2024 dapat terwujud dengan dukungan Peraturan Presiden.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dalam rangka membicarakan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/4/2022).

"Jadi, tujuh bulan itu pengadaan barang berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dari pengadaan barang sampai distribusi itu 7 bulan. KPU ingin pengadaan barang distribusi itu aman sampai waktu yang ada," ujar Hasyim Asy’ari kepada awak media.

Ia menyebutkan, dalam RDP di Komisi II DPR, pihaknya mendapatkan informasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa Presiden akan mendukung lancar dan transparannya proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan mengeluarkan Perpres.

"Perpres berkaitan dengan pengadaan logistik, Pak Mendagri menyatakan Pak Presiden akan menyiapkan Perpres untuk membantu percepatan pengadaan logistik dalam situasi normal sesuai durasi-durasinya," tutur Hasyim.

Komitmen pemerintah dan stakeholder terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, kata Hasyim, sangat penting.

"Dari segi waktu dan mekanisme bisa dipersingkat, substansi Perpres seperti apa kan akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Apapun untuk menjamin Pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal, proses kepemiluan ini lancar akan dilakukan KPU termasuk konsinyering di masa reses DPR," tuturnya.

Terkait masa durasi kampanye Pemilu 2024, Hasyim mengungkapkan hal tersebut masih menjadi bahan yang akan didiskusikan lebih mendalam.

"Selama masih ada pembahasan, maka durasi kampanye berapa hari yang diusulkan masih memungkinkan," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)