KPK Respons Laporan HAM Amerika: TWK Klir, Lili Pintauli Sudah Disanksi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan terkait praktik Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Amerika Serikat (AS). Di mana, dalam laporan praktik HAM tersebut, Amerika Serikat menyoroti berbagai permasalahan di tubuh KPK.

Dua permasalahan yang disorot Amerika Serikat yakni, terkait keputusan Dewan Pengawas (Dewas) terhadap pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar hingga pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN.

KPK menghormati pandangan Amerika. Kendati demikian, KPK mengklarifikasi permasalahan tersebut. Utamanya, soal TWK dalam rangka alih status pegawai KPK. Ditekankan KPK, proses alih status pegawai tersebut sudah klir. Bahkan, prosesnya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan.

"Pada isu peralihan status pegawai, KPK melihat prosesnya telah clear, karena prosedur dan tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan telah diuji oleh MA, MK, bahkan Komisi Informasi Publik (KIP)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (18/4/2022).

Baca juga: Masalah Lili Pintauli Siregar Disorot Amerika, Begini Respons KPK

Permasalahan kedua yang disorot Amerika yakni soal penegakan kode etik KPK. Ali menekankan bahwa Dewas KPK telah menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Bahkan, sejumlah pegawai, termasuk pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar yang terbukti melanggar etik telah dijatuhi sanksi oleh Dewas.

Baca juga: KPK Panggil 2 Mantan Plt Kadis PUPR Penajam Paser Utara

"Dengan terbitnya UU No 19 tahun 2019 maka Dewas telah menyusun kode etik secara cermat dan telah melakukan penegakan secara profesional dan independen bagi seluruh insan KPK," kata Ali Fikri.