RUU P3 Disepakati Setneg Atur Kewenagan Pengundangan, Pimpinan Baleg DPR Sempat Murka

"Pemerintah ini memalukan. Bagi saya, diselesaikan saja di pemerintah. Jangan jadikan DPR sebagai fasilitator dalam keributan ini," kata Willy pada rapat di kompleks parlemen.

Perdebatan itu mencuat saat pembahasan kewenangan perundangan. Dalam Pasal 85 ayat (1) tertulis pihak yang berwenang melakukan pengundangan adalah Setneg.

Sementara, pada ayat berikutnya menyebut kewenangan tersebut diberikan kepada menteri atau kepala lembaga di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain Kemenkumham.

(Angkasa Yudhistira)