Tolak Digabung dengan PNS, Diplomat Prancis Gelar Mogok Massal

PARIS - Diplomat Prancis, termasuk beberapa duta besar, mogok pada Kamis (3/6/2022) untuk memprotes rencana Presiden Emmanuel Macron untuk mereformasi layanan luar negeri negara itu.

Dekrit presiden mulai 16 April mengatur penggabungan korps diplomatik dengan badan pegawai negeri sipil (PNS) yang lebih luas, dalam upaya untuk memasukkan orang-orang dari latar belakang yang lebih luas ke dalam dinas luar negeri. Proses reformasi diperkirakan akan dimulai bulan depan dan dapat mempengaruhi sekira 800 diplomat.

Namun, banyak diplomat melihat reformasi sebagai ancaman tidak hanya untuk karier pribadi mereka tetapi untuk profesi itu sendiri.

“Kami menghadapi risiko hilangnya diplomasi profesional kami,” bunyi surat terbuka yang ditandatangani oleh 500 diplomat muda di surat kabar Le Monde pada 25 Mei.

Para penandatangan menekankan bahwa diplomasi adalah disiplin yang dipelajari “melalui penggandaan pengalaman, khususnya di luar negeri dan pada posisi sulit, dan transmisi pengetahuan dan pengalaman antara anggota (korps diplomatik)”.

Menurut mereka, karena hal ini, tanggung jawab diplomatik tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pihak luar.

Para diplomat juga mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri terbuka untuk banyak pegawai negeri lainnya, mengingat staf kementerian lain, polisi dan banyak “pekerja kontrak berbakat yang datang dari latar belakang yang sangat beragam” bekerja di kedutaan Prancis di seluruh dunia.

Sebagai tanda protes terhadap “penindasan brutal terhadap korps diplomatik,” penandatangan surat itu mengumumkan pemogokan pada 2 Juni, yang didukung oleh enam serikat pekerja. Mereka mencatat bahwa keputusan itu tidak mudah dibuat “karena tidak ada dalam budaya mereka”.