Kedaulatan Wilayah Tak Bisa Dikompromi, Moeldoko Serukan Kementerian dan Lembaga Jaga Keutuhan NKRI

Saat ini, skema pengamanan di wilayah perairan masih belum optimal karena perencanaan pengamanan wilayah perairan dilakukan secara parsial, bersifat sektoral dan terbatas pada tupoksi masing-masing K/L. Selain itu, pelaksanaan operasi dan patroli bersama yang dikerjasamakan masih bersifat sektoral berbasis isu, dan temporer dengan batas waktu yang berbeda-beda.

Sementara itu, penguatan Keamanan Laut di perairan Natuna menjadi salah satu dari 41 Major Project pembangunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,2 T. Presiden Joko Widodo pun memberikan perhatian yang serius terhadap isu pengamanan wilayah perairan perbatasan, dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan.

(Rahman Asmardika)