Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, koordinasi lebih diperlukan dalam rangka persiapan dalam mengawasi adanya tindak pidana pemilu. Sebab, saat ini tahapan pemilu sudah dimulai pendaftaran partai politik.
"Di akhir tahun ini dan tidak menutup kemungkinan di bulan ini akan ada pelanggaran pemilu, karena nantinya akan ada verifikasi partai politik kemudian verifikasi faktual. Itu semua kami lakukan bersama dengan teman-teman dari pihak kepolisian dan kejati mempersiapkan diri dalam mengawali persiapan dan penanganan tindak pidana pemilu," jelasnya.
Lebih lanjut Jufri mengatakan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya banyak pelanggaran kampanye pemilu yang dilaporkan kepada masyarakat kepada partai politik.
"Maka dari itu kita harus mulai awal mempersiapkan diri dan tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa akan mengutus penyidik penyidiknya untuk disampaikan masuk ke dalam sentra penegakan hukum terpadu," jelasnya.
"Begitu juga jadi Kejaksaan dan kami dari Bawaslu sangat membutuhkan teman-teman dari kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penanganan tindak pidana Pemilu karena pintu masuk pelanggaran Pemilu ada di bawaslu. Kemudian kami sampaikan nanti kalau memang merupakan tindak pidana pemilu kami akan sampaikan kepada Kepolisian dan sampaikan kepada penuntut Kejaksaan untuk diteruskan ke Pengadilan," tutupnya.
(Awaludin)