26 Tahun Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas Banteng

JAKARTA – Peristiwa 27 Juli pada 1996 atau tepat 26 tahun silam merupakan hari yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli. Kudatuli mengacu pada akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli Peristiwa Sabtu Kelabu.

(Baca juga: Isak Tangis Warnai Peringatan "Kudatuli" di DPP PDIP)

Saat itu, massa berusaha mengambil alih secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Selanjutnya, peristiwa ini menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebanyak 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Budiman Sudjatmiko mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara.

Aktor Intelektual Peristiwa Kudatuli

DPP PDI Perjuangan mengharapkan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintah mengungkap aktor intelektual yang berada di balik serangan kantor DPP PDI atau peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli).

"PDIP harapkan kepada Komnas HAM dan Kejagung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI. Ini lah yang kita harapkan," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat Diskusi Publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Peristiwa Kudatuli merupakan sejarah yang penting bagi arus balik yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi dan kedaulatan rakyat betul dapat dihormati karena perjuangan panjang yang dilakukan oleh ibu Megawati termasuk melalui PDI dengan serangan 27 Juli 1996 itu.

"Karena itulah kami akan mencari setiap ruang yang ada. Jadi kepada tim pembela demokrasi Indonesia kita minta bantuannya terus, kita akan mencari setiap celah, setiap ruang yang ada. Kita akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut dimuka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan," tegas Hasto.

Kekuatan itu, kata Hasto, menakutkan sistem yang sangat otoriter tersebut sehingga muncul skenario politik dan puncaknya pada 27 Juli 1996 terjadi pengambilan alihan secara paksa kantor PDI padahal kantor DPP PDI merupakan simbol kedaulatan partai.

"Tentu saja kita tidak akan pernah berhenti memperjuangkan itu kita tidak pernah pernah lelah walaupun kita menghadapi tembok-tembok ketidakadilan hukum yang terus berhadapan dengan kita. Meskipun kita sebagai partai pemenang dua kali tapi ternyata upaya ini tidak mudah," tutup Hasto.

(Fakhrizal Fakhri )