Rusia Tolak Usulan Demiliterisasi PLTN Zaporizhzhia

MOSKOW – Kementerian luar negeri Rusia pada Kamis (18/8/2022) menolak proposal Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk mendemiliterisasi daerah di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia yang dikuasai Rusia di Ukraina. Moskow mengatakan bahwa langkah itu akan membuat fasilitas itu "lebih rentan".

PLTN terbesar di Eropa itu direbut Rusia pada Maret, tak lama setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina dalam apa yang disebutnya "operasi militer khusus".

Kekhawatiran telah berkembang dalam beberapa pekan terakhir atas keamanannya dan risiko kemungkinan kecelakaan nuklir setelah Ukraina dan Rusia saling menuduh menembaki itu.

Guterres, yang saat ini dalam kunjungan ke Ukraina, awal bulan ini menyerukan penarikan personel militer dan peralatan dari pembangkit listrik dan untuk "perbatasan aman demiliterisasi."

Pada pengarahan pers pada Kamis (18/8/2022) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Ivan Nechayev mengatakan bahwa proposal demiliterisasi itu tidak dapat diterima oleh Moskow.

Dia menuduh Kiev mengorganisir apa yang dia sebut provokasi dan tidak mampu mengendalikan kelompok-kelompok bersenjata nasionalis.

"Itulah alasan mengapa proposal (tentang demiliterisasi) tidak dapat diterima," kata Nechayev sebagaimana dilansir Reuters.

"Menerapkannya akan membuat pembangkit listrik lebih rentan."

Rusia mengatakan akan menempatkan beberapa pasukan di pabrik untuk memastikan kelancaran dan keamanannya.

Kiev menuduh Rusia menggunakan PLTN itu sebagai perisai yang digunakan untuk menembak target Ukraina. Ia juga mengatakan Rusia telah menembaki pabrik itu; Moskow mengatakan Ukraina adalah yang menembaki fasilitas itu.

Nechayev mengatakan kunjungan ke pabrik oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dapat dilakukan dalam waktu dekat dan para ahli dapat menentukan sendiri siapa yang telah menembaki PLTN tersebut.

Rusia, yang mengatakan tidak memiliki senjata berat di pabrik itu, sebelumnya pada Kamis menuduh Kiev dan Barat merencanakan "provokasi" di sana pada Jumat (19/8/2022). Kiev menolak tuduhan itu sebagai sinis dan tidak benar.

(Rahman Asmardika)