Wapres Maruf Minta Subsidi Dana Haji Harus Dirasionalisasi Lagi

DEPOK - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar subsidi biaya haji 1443H/2022M oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 60% harus dirasionalisasi lagi.

“Itu kalau laporan yang saya terima dana haji itu BPKH yang memberikan itu 60 persen dan itu kalau dibiarkan akan menggerus hasilnya itu bisa terlewati sehingga akan menggerus,” kata Wapres di Masjid Syech Muhammad Yusuf, Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022).

 BACA JUGA:Tutup Operasional Haji 2022, Menag Sampaikan Terima Kasih ke Presiden Jokowi hingga Jamaah

Wapres pun meminta agar jika pemberian subsidi terus berlangsung maka harus dirasionalkan kembali besaran subsidinya.

“Ini jangan sampai nanti subsidi ini tidak berlanjut, tidak sustain. Supaya ini bisa berlanjut, ini harus dirasionalisasi, subsidi itu harus (dirasionalisasi),” tegas Wapres.

 BACA JUGA:Ketua MUI Setuju Subsidi Haji Dihapuskan

Wapres pun mengatakan, bahwa orang yang berhaji merupakan orang yang mampu. Sehingga subsidi pun untuk meringankan.

“Memang orang yang haji itu kan orang yang mampu, tapi memang ada pengelolaan dana untuk meringankan. Tapi jangan sampai itu tidak menimbulkan masalah di belakang hari. Karena ini dimanage, kalaupun disubsidi itu supaya tetap berjalan tanpa harus (membebani),” katanya.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan agar jumlah subsidi yang diberikan juga harus ditinjau lebih lanjut.

“Maka perlu ditinjau jumlah jumlah subsidi yang diberikan supaya berlanjut subsidi itu,” pungkasnya.

(Awaludin)