2. Program Keamanan Pangan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah Pengawasan Pangan Terpadu.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan. Salah satu bentuk kegiatannya adalah penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, mekanisme pemenuhan pasokan pangan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). OPD bertugas untuk menghitung kebutuhan pangan dan menciptakan program kerja, sedangkan BUMD menyediakan bahan pangan.
“BUMD memiliki peran penyediaan pangan dan pendistribusian pangan. Penyediaan pangan dilakukan dengan kerja sama antardaerah. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BUMD antara lain contract farming, standby buyer, pembiayaan kemitraan, maklon produksi, dan sistem resi gudang. BUMD juga bekerja sama dengan BUMN maupun pihak swasta,” ucap Suharini.
Program Pangan Bersubsidi
Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP juga melakukan program pangan murah bersubsidi, yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dan warga Jakarta. Program Pangan Bersubsidi merupakan program yang sudah berlangsung sejak 2017 dan masih berlangsung sampai saat ini.