Jenderal Dudung vs Effendi Simbolon, DPR Minta Panglima TNI Turun Tangan

JAKARTA – Video Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrachman berdurasi 2.45 menit, yang memerintahkan prajurit TNI AD “menyentil” Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, viral di media sosial.

(Baca juga: Terungkap! Jenderal Dudung Ternyata Perintahkan Prajurit TNI 'Sentil' Effendi Simbolon)

Hal ini buntut pernyataan politikus Partai PDIP tersebut dalam Rapat Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Panglima TNI pada 5 September pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengaku belum tahu kapan video tersebut dibuat dan siapa yang mempublikasi. Tapi menurutnya, agar situasi menjadi lebih sejuk, kedua belah pihak perlu bertemu dan saling mengklarifikasi. Apalagi, polemik ini diawali dari rapat yang biasa saja.

“Jadi agar tidak menjadi berkepanjangan apalagi melibatkan institusi saya rasa pihak yang bersangkutan ketemu saja lah,” kata politikus Golkar itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Adapun Effendi yang sudah menyampaikan maaf, Bobby menjelaskan bahwa TNI atau institusi militer itu berdasarkan komando. Sehingga, alangkah baiknya jika Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan dalam rangka menyejukkan situasi yang terjadi antara KSAD dan Effendi.

“Bijaknya Panglima lah yang bisa mengademkan, membuat press rilis bersama. Jadi para prajurit dan instansi semua termasuk dari yang bersangkutan itu tidak perlu diperpanjang lagi. Jadi, kalau misalkan saya tidak ingin berspekulasi dengan video tersebut ya tetapi utamanya kalau memang itu benar apa adanya tanpa editan ini Panglima lah yang menengahi,” sarannya.

Jika melihat video tersebut, menurut Bobby, nampaknya itu komunikasi internal, dan ia pun tidak tahu video tersebut dibuat berdasarkan apa. Tapi, bagaimanapun juga TNI adalah institusi militer yang bersifat kohersif, berbeda dengan organisasi sipil. Agar tidak berkepanjangan, Panglima TNI sebaiknya turun tangan.

“Jadi supaya tidak berkepanjangan saya rasa baiknya pimpinan komando tertinggi bapak Panglima supaya mengademkan suasana,” tegas Bobby.

Apakah presiden perlu turun tangan, menurut Bobby tidak perlu. Karena yang berbenturan opini itu adalah KSAD dengan Effendi Simbolon dan melibatkan prajurit TNI AD, jadi baiknya pihak yang menengahi ini bukan orang yang terkait tapi ada dalam organisasi yang sama.

“Sebenarnya (Dudung) yang berbentur opini itu kan yang bersangkutan, jadi baiknya ada pihak yang menengahi tapi masih dari organisasi yang sama,” tuturnya.

Apakah Komisi I DPR lainnya berpikiran sama dengan Effendi mengenai TNI, ia menjelaskan bahwa masing-masing anggota dewan dilindungi haknya oleh konstitusi, hanya saja Effendi sedikit berlebihan dalam menyampaikan pendapatnya. Tapi, apa yang disampaikan Effendi ini jangan digeneralisasi dengan anggota Komisi I lainnya.

“Makanya saya sampaikan jangan digeneralisir seluruh Komisi I. Kalau enggak salah yang bertanya hanya dia (Effendi) doang kan, enggak ada yang lain. Segera diselesaikan saja tak perlu berpolemik lagi,” tandasnya.

(Fahmi Firdaus )