Covid-19 Semakin Landai Namun PPKM Masih Diberlakukan, Ini Penjelasannya

JAKARTA -Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah tak mencabut status PPKM di Indonesia, namun menurunkannya ke level terendah. Pasalnya, dicabutnya status PPKM dikhawatirkan membuat masyarakat menjadi abai.

(Baca juga: Hari Ini PPKM Jawa-Bali Berakhir, Berikut Data Kasus Covid-19 Sepekan Terakhir)

"Sebetulnya bisa saja dicabut, itu kan kewenangan ada di pemerintah, tapi dampaknya bisa merugikan ketika akhirnya sebagian masyarakat semakin abai, sektor-sektor, stakeholder semakin merasa pandemi itu sudah berakhir, itu yang dikhwatirkan para ahli," ujarnya pada wartawan, Sabtu (24/9/2022).

Sebagaimana yang telah dinyatakan Dirjen WHO, jangan sampai belum mencapai finish atau akhir dari situasi krisis pandemi, semua orang sudah menyatakan dan merasa menang serta selesai nelwan pandemi.

Padahal, semua virus, khususnya virus Covid-19 tak terpengaruh dengan berbagai klaim seperti itu dan itu bisa mengubah situasi ke depannya.

"PPKM ini selain terbukti efektif, bermanfaat, bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara dan beragam pandemi, khususnya flu," tuturnya.

Dia menilai, PPKM merupakan modifikasi dari Public Health Intervention, melibatkan komunitas, dan pembatasan serta antisipasi pencegahan wabah, baik itu isolsi, karantina, 3T, 5M, hingga vaksinasi. PPKM bisa diartikan sebagai payung dari kebijakan.

Dicky menerangkan, progres pengendalian pandemi Covid-19 ini memang sudah semakin baik hingga Dirjen WHO menyatakan ujung status pandemi sudah mulai terlihat. Adapun pernyataan itu tak lepas dari masukan Komite Independen, yang mana berisi dari berbagai ahli di suruh negara dan dunia.

"Atas masukan perkembangan itu kita bisa melihat situasi global-nasional jauh lebih baik, tapi kalau bicara PPKM, dia erat kaitannya dengan status kedaruratan itu sendiri. PPKM itu penting dan saya tetap menyarankan PPKM tetap dipertahankan, tentu dengan level minimal," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )