Targetkan Jadi Kota Berketahanan Iklim di 2030, Pemprov DKI Gelar Kolaborasi Bareng Negara Asean

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menggelar workshop capacity building di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu, sebagai bentuk implementasi pengendalian dampak bencana iklim di Asia Tenggara.

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan, kegiatan yang digelar dengan United Cities and Local Govemments Asia Pasific (UCLG Aspac) dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari negara Asia Tenggara secara daring itu adalah bentuk mengantisipasi bahaya bencana yang kerap terjadi di Asean.

 BACA JUGA:HUT ke-24 PSMTI, Menjadi Momen Tingkatkan Persatuan Bangsa Indonesia

"Kawasan Asia Tenggara menghadapi kenaikan muka air laut, gelombang panas, ancaman tenggelam dan kenaikan badai yang intens," ujar Marullah Matali dikutip MPI dalam laman resmi Pemprov DKI, Rabu (28/9/2022).

Marullah menambahkan, sembilan dari 10 negara anggota ASEAN telah meratifikasi Paris Aggreement dan akan mengikuti langkah serupa dalam waktu dekat sehingga dapat mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030.

 BACA JUGA:Penumpang Ngaku Bawa Bom, Penerbangan Singapore Airlines Dikawal Jet Tempur

"Kolaborasi antar negara ASEAN menjadi penting untuk mencapai target NDC tahun 2030 dan mengatasi tantangan perubahan iklim global dari kawasan Asia Tenggara," ungkapnya.

Lebih lanjut, Marullah menuturkan, upaya tersebut juga menjadi ajang komitmen pemerintah dalam upaya menjadi kota berketahanan iklim pada tahun 2030. Termasuk, dalam mengurangi emosi gas kaca sebesar 30 persen.

"Untuk itu, Jakarta memiliki target menjadi kota berketahanan iklim pada tahun 2030. Artinya, Jakarta tidak hanya komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen dan secara ambisius boleh menjadi 50 persen tetapi juga mencapai net zero pada tahun 2050 mendatang," jelasnya.

Kota Jakarta sendiri kata Marullah, bercita-cita memiliki sistem perkotaan yang tahan guncangan dan tekanan akibat perubahan iklim. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen kuat terlihat dalam mengatasi perubahan iklim global.

”Kami pemerintah daerah pertama di Indonesia yang memberlakukan krisis iklim sebagai ancaman nyata dengan melaksanakan pembangunan yang berketahanan iklim sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024," bebernya.

"Sejumlah kebijakan di DKI Jakarta telah diterbitkan dalam penanganan perubahan iklim dengan melibatkan lintas sektoral," ucap Marullah menambahkan.

(Nanda Aria)