Tokoh Papua Minta Pendukung Lukas Enembe Buka Diri dan Biarkan Proses Hukum Berjalan

SENTANI - Tokoh Masyarakat Wali Papua, Buce Wali mengatakan permintaan pihak keluarga yang menginginkan Lukas Enembe diperiksa di lapangan terbuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan suatu hal yang tidak manusiawi.

Kata dia, kasus korupsi tidak bisa diselesaikan secara adat melainkan harus diselesaikan secara hukum negara.

Buce Wali mengatakan pemerintah sudah menyiapkan tempat yang aman dan sesuai standar, apabila ada pihak yang ingin melakukan pemeriksaan di tempat terbuka serta dilihat masyarakat itu termasuk hal yang tidak manusiawi.

"Masyarakat Papua sangat menyayangkan kasus Lukas Enembe terjadi karena seharusnya hal tersebut tidak terjadi," ujar Buce Wali di Sentani, Minggu (9/10/2022).

"Kasus Lukas Enembe itu harus diproses, ketika Lukas Enembe terbukti bersalah maka harus mendapat hukuman," tegas tokoh masyarakat Wali Papua itu.

Baca juga: Massa Lukas Enembe Minta Pemeriksaan KPK di Lapangan Terbuka, Begini Kata Guru Besar Uncen

Ia menerangkan bahwa masyarakat meminta kepada Lukas Enembe untuk tidak bersembunyi dibalik "pagar hidup" masyarakat Papua. "Lukas Enembe harus berani bertanggung jawab dan menerima segala risiko serta tidak mengorbankan masyarakat Papua," ungkap Buce.

Baca juga: Kasus Lukas Enembe, Masyarakat Papua Diminta Jaga Kedamaian

Buce menambahkan bahwa Lukas Enembe harus memberikan informasi secara transparan kepada KPK agar kasusnya segera terselesaikan.

Sementara itu, terkait isu pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala suku besar Papua, pihaknya menolak lantaran seluruh masyarakat pasti tidak akan menerima keputusan tersebut.

"Di Papua semua kabupaten mempunyai kepala suku besar masing-masing dan untuk kepala suku besar Papua harus dibicarakan oleh seluruh masyarakat Papua," tutur Buce Wali.

Buce pun meminta agar pendukung Lukas Enembe mau membuka diri dan membiarkan Gubernur Papua itu menjalani proses hukum.

"Masyarakat yang menjaga Lukas Enembe harus mau membuka diri dan membiarkan proses hukum dilakukan oleh pemerintah," imbuhnya.

(Fakhrizal Fakhri )