PBB dan Uni Eropa Kecam Twitter yang Tangguhkan Akun Jurnalis

Sebelumnya pada hari Jumat (16/12/2022), komisaris Uni Eropa Vera Jourova mengancam Twitter dengan sanksi di bawah Undang-Undang Layanan Digital baru Eropa yang dia sebut membutuhkan "penghormatan atas kebebasan media dan hak-hak fundamental".

"Elon Musk harus menyadari hal itu. Ada batasan. Dan sanksi, segera," imbuhnya.

Elon Musk belum berkomentar tentang penangguhan tersebut secara langsung, namun mengatakan dalam sebuah twit bahwa "boleh-boleh saja mengkritik saya sepanjang hari, tetapi melakukan doxxing terhadap lokasi saya secara real-time dan membahayakan keluarga saya tidak".

Doxxing adalah istilah warganet untuk publikasi informasi pribadi seseorang di internet.

Sang taipan teknologi kemudian membuat jajak pendapat yang menanyakan apakah dia sebaiknya membatalkan penangguhan akun "sekarang" atau "dalam tujuh hari", menandakan keputusan itu dapat dibatalkan lebih cepat.

"Aturan doxxing yang sama berlaku untuk 'jurnalis' seperti halnya orang lain," imbuhnya.

Seorang juru bicara New York Times menyebut penangguhan tersebut "patut dipertanyakan dan disayangkan."

Penangguhan sejumlah akun terjadi setelah Musk bersumpah akan menuntut pemilik profil yang melacak jet pribadinya.

Dia mengatakan seorang "penguntit gila" telah menggunakan berbagi lokasi langsung untuk menemukan dan mendekati kendaraan yang membawa anak-anaknya di Los Angeles.

Namun setelah penangguhan itu, Kantor Luar Negeri Jerman memperingatkan Twitter bahwa "kebebasan pers tidak dapat dihidupkan dan dimatikan dengan seenaknya."

'Alun-alun kota'

Musk membeli Twitter pada bulan Oktober dalam kesepakatan bernilai $44 miliar (Rp6,8 triliun).

Setelah menyelesaikan pengambilalihannya, sang miliarder mengatakan kepada para pengiklan bahwa dia membeli situs media sosial itu karena dia ingin "mencoba membantu umat manusia", dan supaya "peradaban memiliki alun-alun kota digital".

Dia telah membuat sejumlah perubahan pada praktik moderasi Twitter. Langkah tersebut membuat khawatir beberapa kelompok hak-hak sipil, yang menuding bahwa langkah-langkah yang diambil Musk akan meningkatkan ujaran kebencian, misinformasi, dan pelecehan.