JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan teknologi digital dalam penanganan kasus kekerdilan (stunting) dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 2 Januari 2023.
"Arahan Bapak Presiden adalah tolong dipastikan semua kabupaten/kota nanti didorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektroniknya, koordinasi dengan MenPAN-RB," kata Budi di Istana Merdeka, Senin (2/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan SPBE dengan baik sebagai basis data dalam menurunkan kasus stunting di daerah. Untuk itu, Jokowi mengimbau agar kabupaten/kota lainnya dapat mereplikasi implementasi dari Kabupaten Sumedang.
“Khusus untuk stunting, beliau (Presiden) menyarankan agar ditentukan di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih, bisa 20, 30 atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya, juga stunting-nya tinggi, agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi," kata Budi.
Selain itu, Budi mengatakan bahwa Kepala Negara menginstruksikan Bupati Sumedang untuk dapat membantu secara langsung daerah-daerah yang masih memiliki angka kasus stunting yang masih tinggi.